Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kredit Pintar Ilegal Atau Legal, Penasaran_ Simak Penjelasannya!

 Kebutuhan akan pinjaman cepat menjadi faktor yang membuat platform pinjaman berupa aplikasi online semakin bermunculan. Kehadirannya dipercaya bisa menjadi salah satu opsi penyelamat di saat terdesak oleh keadaan. Namun, maraknya kasus penipuan berbasis pinjaman menjadikan orang tidak percaya lagi termasuk dengan kredit pintar. Kemudian pertanyaan muncul apakah kredit pintar ilegal atau legal? 

Sebagai calon pengguna, tidak mengherankan apabila Anda bertanya perihal legalitas. Ini memang perlu dilakukan demi keamanan di masa mendatang. Tentu Anda tidak ingin terjebak di aplikasi pinjaman online ilegal yang merugikan keuangan. 

Nah, untuk menjawab apakah kredit pintar ilegal atau legal silahkan simak penjelasannya berikut.


Apakah Kredit Pintar Ilegal atau Legal? Simak Yuk 

1. Terdaftar di OJK

Sekarang ini semakin bermunculan kasus penipuan berkedok pinjaman online. Maka untuk memastikan silakan bisa diperiksa status aplikasi atau platform di OJK. OJK merupakan otoritas Jasa Keuangan yang tugasnya memberikan hak izin akses. Pastinya di aplikasi kredit pintar sudah mendapatkan izin dari OJK.

Bukti sudah mendapat izin sekaligus di bawah pengawasan oleh OJK dan telah diterbitkannya nomor. Nomor tersebut adalah KEP-83/D.05/2019. Atas dasar nomor itu pihak Kredit pintar harus mematuhi dan menaati segala persyaratan, ketentuan yang berlaku.

Salah satu peraturan yang ditaati adalah menjaga keamanan data serta rahasia para nasabahnya. Jangan sampai ada kebocoran identitas nasabah. Prinsipnya dapat dipercaya dan memiliki izin legal atas bidang usahanya.

2. Bertujuan Kesejahteraan Masyarakat

Badan hukumnya jelas, karena merupakan salah satu perusahaan yang telah bergerak di bidang pinjam meminjam. Bentuk badan hukumnya adalah PT Kredit Pintar Indonesia. Sama seperti aplikasi gojek, kredit pintar termasuk perusahaan yang memanfaatkan teknologi.

Visinya juga cukup jelas soalnya dalam sistem kerjanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Prospeknya jelas yakni membantu dalam menyediakan akses mudah. Dapat dijangkau semua lapisan dalam mendapatkan pinjaman.

Harapannya di masa digital ini lebih bisa dipercayai oleh masyarakat dengan menjalin kerja sama banyak pihak. Termasuk di dalamnya pengelolaan pinjaman yang cepat dan jangka cukup pendek.

3. Hukum Jelas Apabila Tidak Operasi

Selain mendapatkan izin dan pengawasan dari OJK. Apakah kredit pintar ilegal atau legal dapat dijawab dengan fakta bahwa ada hukum jelas terkait nasabah. Peraturan nasabah sebagai peminjam dana ke kredit pintar harus mematuhi syarat dan ketentuannya.

Diantara syarat berlaku adalah konsekuensi peminjam yang harus komitmen dengan perjanjian pelunasan pinjamannya. Kondisi nasabah yang bangkrut, tetap tidak berpengaruh pada tugasnya dalam membayar sejumlah pinjaman yang ada.

Bisa diartikan kewajiban tetaplah ditanggung oleh peminjam. Sesuai batas waktu dan perjanjian sebelumnya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengembalikan pinjaman karena faktor eksternal maupun internal. Namun, sebelumnya sudah ada kesepakatan.

4. Terjalin Komunikasi Apabila Nasabah Meminta Perpanjangan Waktu Pengembalian

Legalitas tidak hanya tertuju pada satuan badan hukum dan mendapatkan izin dari otoritas yang memegang. Namun, juga bagi kepercayaan masyarakat untuk yakin meminjam tanpa bunga. Maka dari itu, loyalitas dari nasabahnya cenderung bisa legal.

Rasa percaya semakin ada apabila dalam perusahaan konteks ini kredit pintar memberi kelonggaran. Maksud kelonggaran itu adalah apabila nasabah membutuhkan perpanjangan waktu membayar cicilan dapat disetujui.

Meskipun terbatas oleh syarat dan ketentuan kredit pintar juga memberi keluwesan kepada nasabahnya. Bayarlah cicilan pinjaman sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Terjalinnya komunikasi mengurangi kesalahpahaman dan loyal nasabah semakin baik.

5. Kebaikan Ada Batas

Kredit pintar ilegal atau legal jawabannya adalah legal. Alasannya dalam usahanya terjadi kejelasan informasi dan persetujuan kedua belah pihak. Namun, tetap berpedoman pada OJK dan prinsip keadilan bagi nasabah.

Meskipun bisa dijalin komunikasi untuk memperpanjang waktu pembayaran. Kredit pintar juga tegas apabila nasabah yang telat membayar dikenakan denda. Denda itu dihitung dari mulai masa setelah jatuh waktu untuk bayar cicilan tapi tak kunjung dibayar.

Selain itu, juga dihitung dari produk yang telah dipilih nasabah. Biasanya sudah ada biaya khusus jika terlambat. Namun, usahakan jangan telat karena dapat mempengaruhi citra sebagai nasabah baik. Adanya denda menunjukkan ketegasan dalam berusaha.

Kesimpulannya, dari pernyataan lima di atas bahwa kredit pintar ilegal atau legal adalah legal. Prinsip pokoknya sudah mendapatkan izin legal dari OJK. Alasan lain ada denda yang telat bayar cicilan, dan kejelasan atas berbagai pertanyaan calon nasabah.